Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS

Ini merupakan tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa.

 

PK-Sejahtera Online: Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.

“Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu,” tuturnya.

Beberapa kalangan menilai langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai sepatutnya diikuti oleh para pemimpin partai lain yang terpilih sebagai menteri.

Selain Tifatul, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS juga akan diserahterimakan. Suharna Surapranata yang sebelumnya menempati posisi ini, akan digantikan oleh Untung Wahono. Untung Wahono yang sebelumnya menjabat Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Suharna dipilih sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Kemudian, Suswono, yang juga dipilih sebagi Menteri Pertanian akan melepas jabatannya di struktur partai sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY. Suswono akan digantikan oleh Agus Poernomo

Lutfhi Ishaaq Enggan Disebut Presiden PKS
VIVAnews – Luthfi Hasan Ishaaq, pengganti Tifatul Sembiring di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih enggan berkomentar prioritas programnya menjadi Presiden PKS. Tifatul kini sudah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Saya malah belum menyiapkan apa-apa. Yang pasti PKS itu kan sudah punya rumusan program. Saya siap melanjutkan apa yang telah dirumuskan itu,” kata Luthfi melalui sambungan telepon kepada wartawan, Minggu, 25 Oktober 2009.

Luthfi masih enggan menyebut diri presiden PKS sampai benar-benar dilantik dan serah terima jabatan. “Ya, insya Allah, Selasa,” ujar peraih gelar Master bidang Islamic Studies dari Universitas Punjab, Pakistan itu.

Kekagetan Luthfi ditunjuk sebagai pejabat sementara presiden partai bisa dimaklumi. Sebab, di PKS, presiden partai bukanlah orang nomor satu atau pemimpin tertinggi.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, sistem kepartaian yang dianut mendekati sistem parlementer. “PKS itu kan parlementer. Yang dipilih rutin itu majlis syuro,” ujar dia.

Setelah terpilih, Ketua Majelis Syura membentuk kabinet. Ketua Majelis Syura menunjuk presiden partai, sekjen, dan bendahara kemudian ditetapkan melalui musyawarah majelis syura.

“Teknisnya, sebagaimana hak presiden pilih dubes kemudian di-sounding ke DPR kan,” ujar Fahri.

Pergantian Tifatul kepada Luthfi diputuskan oleh enam orang yang ada di Pengurus Tingkat Pusat (DPTP). Mereka adalah Ketua Majelis Syura Hilmi Aminudhin, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Suharna Surapranata, Ketua Dewan Syariah, Sekretaris Jenderal Anis Matta, dan Bendahara Mahfud Abdurrahman.

Luthfi Hasan Tokoh Senior, Suksesi Presiden PKS Tanpa Gejolak

Jakarta detik.com - Pjs Presiden PKS akan dijabat oleh salah satu tokoh senior PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Suksesi kepemimpinan pasca terpilihnya Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo berjalan mulus karena Luthfi merupakan tokoh senior yang disegani di internal PKS.

“Ustad Luthfi itu tokoh senior. Semua kader tahu siapa Ustad Luthfi dan kiprahnya. Karena itu proses suksesi Presiden PKS dari Pak Tifatul mulus tanpa gejolak di internal,” kata Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah kepada detikcom, Minggu (15/10/2009).

Menurut pria yang juga menjadi anggota DPR ini, kemampuan Luthfi dalam memimpin organisasi tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, wibawa dan kharismanya juga sangat tinggi karena kemampuannya di berbagai bidang.

“Semua kader mengakui kemampuan dan kharisma Ustad Luthfi. Karena itu, semua kader PKS yakin performance partai lebih siap menghadapi Pemilu 2014,” paparnya.

Saat ditanya soal pengalaman Luthfi di panggung politik tanah air, Zul menjelaskan bahwa pada periode 2004-2009 Luthfi sudah menjadi anggota DPR. Para periode 2009-2014 dia juga terpilih lagi. Bahkan sempat melakukan serah terima jabatan sebagai Ketua Komisi I yang ditinggalkan Tifatul Sembiring.

Tetapi karena Luthfi harus memegang posisi Presiden PKS, jabatan Ketua Komisi I diserahkan kepada Kemal Stamboel. Hal ini untuk lebih mengkonsentrasikan diri kepada tugas-tugas baru sebagai Pjs Presiden PKS.(yid/nrl)

Luthfi Hasan Diangkat Sebagai Presiden PKS

Jakarta eramuslim.com —Setelah terpilih sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring harus melepas jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Sesuai AD/ART PKS yang tidak memperbolehkan merangkap jabatan bagi pimpinan publik, Jumat (23/10) lalu, rapat Lembaga Tinggi Partai (MRA) PKS menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai Presiden PKS menggantikan Tifatul Sembiring.

Luthfi Hasan adalah Ketua Hubungan Luar Negeri DPP PKS, ia juga anggota Komisi I DPR dan pada periode lalu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Luthfi Hasan yang pernah belajar di Universitas Islambad, dan pernah di Timur Tengah itu, dikenal sebagai kader senior, salah satu pendiri PKS, memiliki pengalaman dalam dan luar negeri, serta pengalaman di legislatif, dan pernah menjadi bendahara umum partai.

Pergantian jabatan ini menyebabkan Komisi I DPR harus berganti kepemimpinan selama tiga kali. Pertama, Tifatul Sembiring ditetapkan sebagai Ketua Komisi I, namun setelah terpilih sebagai Menkominfo, ia mengundurkan diri. Lalu, Luthfi Hasan ditetapkan sebagai pengganti Tifatul sebagai Ketua Komisi I. Setelah Luthfi terpilih sebagai Presiden PKS, jabatan Ketua Komisi I pun diberikan kepada Kemal Azis Stamboel yang juga berasal dari PKS.

Menurut juru bicara DPP PKS, Achmad Mabruri, pemilihan Lutfhi Hasan sebagai Ketua Komisi I DPR masih di internal PKS dan belum dikukuhkan di Komisi I.

“Kalau PKS kemudian mengganti lagi Ketua Komisi I dengan kader lainnya yakni Kemal Azis Stamboel, maka nama Kemal Azis yang akan didaftarkan Fraksi PKS kepada pimpinan DPR untuk dikukuhkan sebagai Ketua Komisi I DPR,” katanya.

Mabruri menambahkan, Luthfi Hasan masih berada di Komisi I hanya sebagai anggota biasa, tidak diberikan beban lainnya, agar bisa berkonsentrasi mengurusi partai.

Di Komisi I DPR ada lima kader PKS, Tifatul Sembiring, Hidayat Nurwahid, Luthfi Hasan Ishaaq, Kemal Azis Stamboel, dan Al Muzammil Yusuf.

Sementara itu, selain Tifatul Sembiring, tiga kader lainnya yang terpilih sebagai menteri adalah Suharna Surapranata sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek), Suswono sebagai Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial.

Menurut Anis Matta, Sekjen PKS, Suharna yang menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS digantikan oleh Untung Wahono yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Polhukam DPP PKS.

Suswono yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi serta Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta digantikan oleh Budiyanto (sebagai Wasekjen Bidang Organisasi) dan Agus Purnomo (sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta).

Anis menambahkan, satu Kader PKS lainya Salim Segaf Al Jufri tidak menduduki jabatan struktural di kepengurusan partai sehingga tidak ada kader lain yang menggantikannya. Salim Segaf Al Jufri, kata Anis, adalah salah satu pendiri PKS dan jabatan sebelumnya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Arab Saudi dan Oman.

Menurut Anis, proses pergantian pengurus berjalan cepat dan tenang, tidak ada gejolak, karena kriteria penggantiannya sudah jelas, sehingga figur yang akan menggantikannya juga sudah jelas. Selanjutnya, Presiden PKS, Ketua MPP PKS dan pengurus DPP PKS lainnya yang baru diangkat akan segera dilantik oleh Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin sebagai pejabat definitif. (Ind/antara)

Pergantian Presiden dan Ketua MPP PKS

“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10).

 

PK-Sejahtera Online: Jakarta, Ahad (25/10). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Suharna Surapranata secara resmi mengundurkan diri, menyusul penunjukkan keduanya sebagai menteri dalam Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu II.

Tifatul Sembiring ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menkominfo digantikan oleh Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri, sementara Suharna yang menjadi  Menristek/Kepala BPPT digantikan oleh Untung Wahono yang sebelumnya menjabat ketua bidang Polhukam DPP PKS.

Jabatan lain yang diganti adalah Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Suswono diserahkan kepada Agus Purnomo. Suswono juga telah ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Menteri Pertanian. Bersamaan dengan itu Suswono juga menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi kepada Budiyanto. Msc.

“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10). 

Menurut Anis Matta, ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,” tegas Anis Matta yang kini menjadi salahsatu wakil ketua DPR RI.

Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.Alasan ketiga, tambah Anis,yang tak juga kalah pentingnya,  masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut   sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas Anis.

Pergantian para pimpinan  PKS yang terpilih sebagai pejabat publik bukanlah hal baru. Pada tahun 1999 Presiden PKS Nurmahmudi Ismail yang terpilih sebagai Menteri Kehutanan pada era Presiden Abdurahman Wahid digantikan oleh Hidayat Nurwahid. Pada tahun 2004 Hidayat Nurwahid yang terpilih sebagai Ketua MPR juga segera digantikan oleh Tifatul Sembiring.

Sementara Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Salim Segaff Al-Jufrie yang ditunjuk sebagai Duta Besar RI di Saudi Arabia juga segera digantikan oleh DR Surahman Hidayat. Belakangan Salim Segaff dipilih Presiden SBY sebagai Menteri sosial.   “Semuanya berjalan lancar, dan samasekali tidak menimbulkan gejolak,” tambah Anis Matta.

Wewenang Ketua Majelis Syuro

Sesuai dengan AD/ART PKS, kewenangan mengangkat  seorang presiden (Ketua DPP) berada ditangan Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat Ustad Hilmi Aminuddin.  Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai (DSP), Sekjen dan Bendahara DPP. Keenam orang tadi disebut sebagai Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP)  yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi partai. Keberadaan DPTP haruslah mendapat pengesahan dari anggota Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.

Luthfi Hasan kaya pengalaman luar negeri.

Luthfi Hasan Ishaaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961.Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Pilihan terhadap Luthfi  tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan  Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.

Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014.Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri). Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Lutfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional.  Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia

Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden
Jakarta – PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

“Pengganti Tifatul akan segera diumumkan,” kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

“Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS,” tambahnya.

Sumber: DetikCom

Hidayat: Sesama Ketua MPR Tak Boleh Saling Mengomentari

“Dulu saya yang membuat sendiri, menyiapkannya, dan dipelajari lagi. Tapi bisa saja diberi Sekjen. Nah, tadi menurut Sekjen, (script) sudah diberi (kepada TK), sudah diajari oleh Sekjen juga,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid awalnya enggan mengomentari sejumlah kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh Ketua MPR terpilih, Taufik Kiemas, dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wapres terpilih di Gedung MPR/DPR RI, Selasa (20/10).

Sambil berseloroh, Hidayat mengatakan, “Sesama Ketua MPR tak boleh saling mengomentari.” Namun, berdasarkan pengalamannya ketika duduk di kursi tersebut, Hidayat mengatakan, persiapan pidato khususnya script pidato sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya.

“Dulu saya yang membuat sendiri, menyiapkannya, dan dipelajari lagi. Tapi bisa saja diberi Sekjen. Nah, tadi menurut Sekjen, (script) sudah diberi (kepada TK), sudah diajari oleh Sekjen juga,” tuturnya.

Tadi pagi, suami Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini beberapa kali salah mengucapkan atribut nama, gelar, dan jabatan sejumlah tokoh penting yang hadir. Mulai dari melupakan nama BJ Habibie dan Jusuf Kalla, bahkan salah mengucapkan nama SBY sendiri.

Tifatul Tepis Keraguan Publik

Program saya adalah komunikasi lancar, informasi benar.
INILAH.COM, Jakarta – Masuknya nama Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo disambut keraguan. Kapabilitas Tifatul dinilai tidak sesuai dan dikhawatirkan akan membelenggu kebebasan pers.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Roy Suryo adalah salah satu yang mempertanyakan kapabilitas Tifatul. Presiden PKS ini dinilai kurang memahami ICT (Information & Communication Technology) yang merupakan tugas utama Menkominfo.

Roy mengaku mendapat banyak pertanyaan dari rekannya yang mengenai kapabilitas Tifatul. “Mereka juga mengkhawatirkan kebebasan pers yang membelenggu,” katanya.

Lalu bagaimana Tifatul menepis keraguan itu? Tifatul menyatakan punya pengalaman panjang di PLN dan berlatarbelakang pendidikan manajemen informatika. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan INILAH.COM, Donny Andika, kemarin.

Banyak yang mengatakan Anda tidak pas untuk posisi Menkominfo?

Saya tamatan S1-manajemen informatika dari sekolah tinggi manajemen informatika, S2 saya di Islamabad, Pakistan tentang decision making process, politik internasional.

Saya 8 tahun di SCADA (supervisory control and data acusition system) PLN pengatur pusat beban se-Jawa Bali Madura. SCADA adalah suatu teknik kontrol yang menggabungkan antara mesin dengan manusia, yang menggabungkan kompetensi informasi dan juga komunikasi. Saya juga pernah jadi wartawan, pernah juga jadi Pemred untuk tabloid serta Humas

Lalu ke depan Kominfo akan diapakan?

Dalam arahan SBY disebutkan bahwa ke depan, information technology harus masuk ke sekolah-sekolah agar anak-anak didik lebih cepat memahami IT. Kedua, IT harus masuk ke bisnis, supaya kita bisa bersaing dengan dunia internasional.

Ketiga, agar IT masuk ke eGov (electronic government). dengan eGov ini akan meminimalisir masalah KKN. Bisa terintegrasi, paling tidak kita bisa mensponsorinya, memotori untuk tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi.

Ini akan meminimalisir KKN karena semua prosedur jelas. Suatu saat kita akan paper less, jadi pejabat-pejabat tidak menerima cash tapi melalui transfer untuk menghindari uang suap. Orang tinggal menyetor ke bank dan resinya dikasih tunjuk. Sistemnya sangat mudah kita bangun bahkan dengan teknologi dalam negeri.

Keempat, supaya menjaga kerahasian negara, banyaknya masalah-masalah sistem informasi yang harus kita jaga. Beliau juga meminta supaya dikembangkan ke daerah-daerah yang secara transportasi belum bisa dijangkau, paling tidak secara informasi harus tersentuh.

Apa visi Anda tentang Kominfo ke depan?

Visi kita ke depan adalah lima sukses Kominfo. Bayangan saya, yang pertama Kominfo bisa sebagai penggerak pembangunan. Yang kedua, Kominfo sebagai penyerap tenaga kerja. Karena ada 160 juta pelanggan ponsel di seluruh Indonesia.

Ketiga, Kominfo bisa sebagai penambah devisa negara. Jangan cuma belanja terus keluar, produksi dalam negeri dibeli dong. Keempat, sebagai upaya pencerdasan bangsa. Kelima, bagaimana untuk menjaga demokrasi dan persatuan.

Kalau visi pribadi?

Bagaimana kita menuju Indonesia yang informatif yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan merakyat dalam kerangka NKRI.

Apakah lima point itu akan jadi prioritas utama untuk 100 hari ke depan?

Oh iya… bahkan ada program untuk 2014, kita mempunyai apa yang dinamakan 10 ribu desa komputer. Jadi program itu sudah ada di Kominfo, mereka sudah menyusun APBN-nya, sudah disahkan, dan sudah diketok sama MPR. APBN 2010 kan sudah selesai, kalo ada yang kita sesuaikan ya kita adjust.

Jadi program 100 hari bagaimana bisa lebih dekat dengan INILAH.COM, supaya nulisnya lempeng gitu. Tentu kita akan ketemu dengan beberapa teman-teman yang dulu seprofesi dengan kita, wartawan, stake holder, vendor, para Pemred, kalau konsep-konsep ICT (information and Communication Technology) tentu kita persiapkan.

Lalu bagaimana dengan penetrasi selular ke daerah-daerah agar cepat tercapai?

Kalau bikin BTS lebih mudah dari pada bangun jalan raya, kan modal bangun jalan lebih besar daripada bangun BTS. Kita rangsang para vendor untuk ke arah sana, ini kan ada regulasinya. Pemerintah tidak membangun BTS. Ini arahan beliau ya….

Ada misi Indonesia bisa sebanding dengan India dalam bidang IT?

Kita harus menghargai produk lokal. Tahu nggak belanja kita di luar negeri di bidang infokom per tahun itu Rp 70 triliun. Itu angkanya spektakuler, bisnis infokom yang beredar di Indonesia mencapai Rp 200-300 triliun per tahun.

Jadi kenapa India bisa maju? Mereka bukan orang baru, dia punya semacam sillicon valley. Mereka menerima order-order software dari negara-negara lain, karena didukung oleh pemerintahnya dan didukung lokal konten.

Berarti jika Anda menjadi Menkominfo penetrasi internet Indonesia akan lebih cepat?

Program saya adalah komunikasi lancar, informasi benar.

Suharna Suryapranata Diajak Bicara Soal Iptek

Bogor – Tampaknya kursi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) akan jatuh ke tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Suharna Suryapranata telah diajak bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) oleh Presiden SBY.

“Tadi Presiden meminta saya membantu di pemerintahan mendatang dan disampaikan target-target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi berlandaskan kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, yang dikelola melalui penguasaan iptek. Alhamdulillah kami siap bekerja sama,” kata Suharna.

Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2009).

Saat dikonfirmasi apakah dirinya akan ditunjuk sebagai Menristek, Suharna memilih mengelak menjawab. “Nanti Pak SBY saja yang menyampaikan,” kelitnya.

Mengenai latar belakangnya dalam hal IPTEK, Suharna enggan menerangkan. “Saya pikir rekan-rekan bisa mencari sendiri lah,” katanya.
(sho/iy)

Salim Assegaf Pegang Kementerian Tumpas Kemiskinan

 INILAH.COM, Bogor – Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Assegaf menjelaskan arahan Presiden terpilih SBY ke depannya sangat jelas dan lugas. Dirinya diminta berada di kementerian untuk benar-benar menyukseskan target pemerintah dalam pengurangan jumlah kemiskinan 8-10 persen.

“Kementerian yang saya pimpin nantinya diminta untuk menyukseskan program pemerintah ke depannya, terutama terkait program millenium development goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh PBB,” kata Salim usai audisi di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (17/10).

Poin lainnya, lanjut dia, bagaimana memperkuat tata kelolah pemerintahan yang baik, good government, perlunya sikap setia kawan, bagaimana meningkatkan SDM, dan kecerdasan spiritual.

“Intinya tugas apa nantinya, diserahkan kepada Presiden. Presiden mengetahui apa kemampuan saya, dan pasti yakin kalau yang di depan ini mampu mengembankan tugas dengan baik,” ujar Salim. [sss]