Hilmi PKS: Tak ada pemakzulan SBY

INILAH.COM, Jakarta – Sikap PKS sudah mutlak, tidak menyepakati pemakzulan Presiden SBY. Jika ada kesalahan di kasus Bank Century, PKS minta dituntas dengan koridor hukum yang ada.

“Tidak ada kesepakatan soal pemakzulan. Saya sendiri selalu berkoordinasi dengan SBY,” ujar Hilmi saat dihubungi INILAH.COM, Sabtu (30/1).

Hilmi menyangkal jika perbedaan pendapat soal pemakzulan disebut perpecahan. Jika konflik internal digambarkan antara Menkominfo Tifatul Sembiring dan Wakil Ketua DPR Anis Matta, tidaklah tepat.

Dalam hal ini, menurut Hilmi, Anis Matta hanya menjelaskan prosedur yang berlangsung di Pansus Angket Bank Century saja. Jadi, apa yang terjadi selama ini, bukan bagian dari permainan politik dua kaki.

“Nggak ada itu. Kita selalu berkomitmen untuk mengungkap fakta hukum dari bail out Bank Century. Jika ada kesalahan, yang bersalah harus ditindak diselesaikan melalui jalan hukum,” tegasnya.

Hilmi menambahkan bahwa komitmen PKS itu adalah bagian dari kelanjutan idealismenya dalam menuntaskan reformasi, penegakan hukum, dan mewujudkan clean government.

“Kita sepakat, termasuk SBY sendiri, untuk mengawal itu semua,” pungkasnya. [bar]

Tifatul: PKS Tidak Pernah Berpikir Untuk Memakzulkan SBY

RachmadinJakarta – Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menegaskan sikap partainya yang akan terus mendukung SBY sebagai Presiden RI. Rumor adanya agenda pemakzulan presiden oleh PKS pun dibantah keras. Apa iya?

“Saya sudah berbicara dengan ketua Majelis Syuro PKS, bahwa tidak ada itu wacana pemakzulan SBY. Sebab hal ini akan mengacaukan situasi nasional yang sudah membaik,” kata Tifatul dalam rilis kepada detikcom, Kamis (28/1/2010). 

Dengan demikian, pria yang kini menjabat sebagai Menkominfo tersebut menegaskan, jika ada politisi PKS yang mewacanakan pemakzulan, itu adalah sika pribadi. Ia juga meminta agar seluruh anggota Pansus Angket Bank Century dari PKS berjalan dengan untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa.
 
“Semua anggota Pansus Century dari PKS diharapkan berjalan on the track, mencari solusi terbaik bagi bangsa. Bukan memperlebar masalah. To the point dan harap dijaga kesantunan dalam berpolitik sebagai bentuk akhlak seorang muslim,” kata Tifatul.

Posisi PKS, kata Tifatul, tetap dalam koalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono. “Jadi saya tegaskan sekali lagi, bahwa posisi PKS tetap dalam posisi koalisi yang berada bersama-sama dalam pemerintahan SBY, di luar itu bukanlah sikap resmi PKS,” tutupnya.
(mad/nrl)

Dewan Minta Pemkot Kerjasama dengan BPS

Bandung - Pendataan penduduk miskin tiap SKPD di Kota Bandung berbeda-beda, hingga pemkot tidak mempunyai data akurat mengenai berapa jumlah data penduduk miskin.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Tedi Rusmawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Rabu (27/1/2010) 

Untuk itu, Dewan meminta Pemkot untuk bersinergi dengan BPS untuk mendata penduduk miskin. “Kita mendorong pemkot untuk bersinergi dengan BPS, untuk memasukan muatan lokal dalam pendataan. Karena BPS kan punya SDM yang handal untuk pendataan,” ujarnya.

Tedi juga mengatakan, dari hasil raker komisi D dengan Pemkot, pemkot sepakat ada upaya untuk menyatukan data kemiskinan.

“Nanti bulan Mei ada sensus penduduk oleh BPS, bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kesepakatan angka-angka penduduk miskin,” ujarnya.

Tedi menyontohkan ketidakseragaman jumlah penduduk miskin telihat dalam jumlah penerima Jamkesmas.

“Yang dapat kartu Jamkesmas ada 340 ribu, tapi kebutuhan bawaku sehat meningkat. Berarti kan lebih dari itu jumlahnya,” kata Tedi.

Dari keterangan Tedi Data Dinkes warga miskin yang menerima Jamkesmas sebanyak 342 ribu orang, keluarga miskin di Bandung ada 82.480 sementara pengangguran di Disnaker ada 170 ribu.

“Pemkot harus melakukan pendataan lebih akurat dan seragam lagi,” ujarnya.

Sukseskan Liga Futsal DPC

PKS Bandung akan menggelar liga futsal antar Dewan Pengurus Cabang (DPC) se kota Bandung.Penyelenggaraan akan dimulai pada tanggal 7 Februari 2010.

Menurut panitia penyelenggara Agus Maksum, liga futsal ini digelar untuk meningkatkan silaturahim dan melatih kebugaran para kader. Liga futsal juga sebagai sarana membangun soliditas tim dan jiwa kompetisi melalui dunia olahraga.

Beberapa DPC juga aktif melakukan olah raga futsal antara lain DPC Sumur Bandung, DPC Kiara Condong dan lainnya. Para pengurus DPD juga mempunyai jadwal setiap hari Jumat malam berlatih futsal.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi DPD PKS Kota Bandung jalan Kinanti 7 Kota Bandung telepon 022 7307328

Diterpa Isu Reshuffle, PKS Tetap Kritis

 
Jakarta, RMOL. Kemelut di tubuh partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam meyikapi Pansus Centurygate belum berakhir. Tak ada teguran dari pimpinan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan kritis.

Menurut Wakil Ketua Pansus Centurygate dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, pihaknya akan tetap kritis dalam membahas skandal yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut. Dia mengaku, hingga kini belum ada teguran terkait sikap kritis anggota pansus dari fraksinya. Bahkan, dia mengemukakan, selama pansus digelar, antara pimpinan PKS dan Demokrat terus melakukan kominukasi. 

“Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan berimplikasi pada hal-hal lain,” kata Mahfudz, di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 21/1).

Ditanya mengenai isu ancaman reshuffle kabinet terkait sikap PKS, Mahfudz menilai hal itu tak ada hubungannya dengan proses di Pansus. Mahfudz menambahkan, apa yang diresahkan fraksi berlambang bintang mercy hanyalah dinamika di lapangan. Dia bilang, pihaknya juga telah sepakat untuk menyelesaikan kasus Century secara hukum. Karena, jika penyelesaian secara hukum dipercepat, penyikapan politik akan menjadi lebih objektif.

“KPK yang ambil bola. Kami lagi membedah kasus. Jadi, yang salah kami bilang salah, benar ya kami bilang benar,” tambahnya. [yan/RM]

Dewan Minta Pemkot Perbaiki Sistem Pasar Tradisional

Bandung - Kebakaran pasar yang terjadi berulang-ulang, menjadi evaluasi Komisi A DPRD Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung khususnya PD Pasar. Pemkot diminta memperbaiki sistem pasar tradisional. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu kepada detikbandung, usai meninjau lokasi kebakaran di Pasar Ujung Berung, Senin (18/1/2010). “Kebakaran di pasar ini kan kejadian yang berulang-ulang, apa tidak bisa, Pemkot atau PD Pasar memperbaiki sistem pasar tradisional ini, jangan sampai terus terjadi,” ujar Haru. Perbaikan sistem pasar tradisional yang harus dilakukan Pemkot, menurut Haru, dari segi meminimalisir kejadian kebakaran. Karena menurutnya pasar tradisional di Bandung rentan terbakar dibanding pasar modern. “Sistem yang baik yakni yang mengurangi risiko terjadi kebakaran, jauh-jauhnya sitem asuransi misalnya. Ini harus benar-benar dikelola dan berpihak kepada pedagang kecil. Karena selama ini yang suka habis tebakar itu kan pasar tradisional,” terangnya. Haru juga mengatakan, konsep pembangunan pasar, khususnya pasar tradisional, harus pro masyarakat kecil. “Yang berjualan di pasar tradisional kan menengah ke bawah, bukan konglomerat,” tandasnya.

Menkominfo: Program 100 Hari Sudah 92 Persen

Sektor telekomunikasi sendiri telah mampu menyumbangkan kepada PNBP nasional mencapai Rp9,91 triliun hingga akhir Desember 2009 atau 1,26 persen melebihi target yang ditetapkan Rp7,26 triliun. Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan program 100 hari kinerja departemennya rata-rata telah terselesaikan di atas 90 persen. “Untuk program 100 hari rata-rata pencapaian sudah 92 persen,” kata Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin. Ia mengatakan, sejumlah program seperti proyek pembangunan serat optik untuk ruas Indonesia Timur yakni Palapa Ring telah dilauncurkan pada 30 November 2009 dan terus berjalan hingga ditargetkan rampung akhir 2010. Program yang lain seperti 25.000 desa berdering di 32 provinsi telah tercapai 23.000 desa.”Sementara program 100 desa internet sudah berjalan,” katanya. Sektor telekomunikasi sendiri telah mampu menyumbangkan kepada PNBP nasional mencapai Rp9,91 triliun hingga akhir Desember 2009 atau 1,26 persen melebihi target yang ditetapkan Rp7,26 triliun. “Saya rasa cukup bagus sektor ini menyumbang kepada PNBP nasional,” katanya. Pada 2010, pihaknya fokus untuk melanjutkan rencana pembentukan ICT Fund untuk menunjang penyediaan dana pembangunan jaringan serat optik untuk wilayah Indonesia timur. Pihaknya juga menyatakan akan menyelesaikan penerapan program IGOS (Indonesia Go Open Source) bagi seluruh institusi pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sejumlah program lain akan dilaksanakan pada 2010 yakni menyelesaikan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas pemancar televisi untuk 30 stasiun televisi di wilayah Indonesia. TIfatul mengatakan pihaknya juga akan merintis penyediaan media center di 15 kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan, tertinggal, dan terpencil. Di bidang regulasi, pihaknya akan mulai memberlakukan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 1 April 2010.(*)

 Berharap Gebrakan Menristek Baru

Azhari Sastranegara Dr Eng

Suharna memiliki pergaulan yang cukup luas di kalangan penggiat iptek. Terutama di Jepang. Berbekal pengalaman pernah menjadi peneliti di pusat penelitian Tsukuba Suharna memiliki jaringan yang luas dengan kalangan ilmuwan dan teknolog Jepang. Jakarta – Terlepas dari proses seleksi menteri yang tidak lazim untuk posisi pembantu presiden (proses rekrutmen terbuka disertai wawancara dan disoroti media) seluruh posisi menteri untuk kabinet Presiden SBY periode 2009-2014 sudah terisi. Banyak kalangan yang menganggap komposisi menteri kali ini adalah hasil dari dagang sapi SBY dengan parpol pendukungnya. Indikasinya adalah banyaknya menteri yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya atau pengalamannya. Padahal seseorang tanpa keahlian di bidangnya akan mudah distorsi dan dipengaruh pihak lain. Pemimpin harus show the way lead the way. Bagaimana bisa menunjukkan teladan kalau tidak faham pekerjaannya. Para elit parpol yang terpilih tentu saja bereaksi dengan mengatakan bahwa menteri adalah jabatan politis. Yang menentukan kinerja kementerian adalah kepemimpinan sang menteri. Bukan keahlian spesifiknya. Menteri diumpamakan manager tim sepak bola. Tidak harus seorang mantan pemain hebat. Yang penting bisa menggunakan dan memotivasi pemain hebat. Rasa-rasanya argumentasi keduanya ada sisi benarnya. Marilah kita lihat bukti seiring dengan akan berjalannya waktu. Saya mencoba menyoroti salah satu kementerian yang menjadi pusat perhatian para penggiat teknologi dan ilmu pengetahuan yaitu Kementerian Riset dan Teknologi. Di samping Depdiknas Ristek adalah kementrian strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Sayangnya kementerian ini setelah era BJ Habibie seolah sekedar pelengkap penderita. Anggarannya minim. Tak bernasib baik seperti saudaranya Depdiknas. Out put-nya pun seakan hilang ditelan angin politik dan ekonomi yang selalu hiruk pikuk. Di tengah permainan politik Kementerian Ristek seperti anak bawang yang disapa. “Maaf yah. Kamu belum saatnya mendapat perhatian lebih.” Nahkoda baru Kementerian Ristek, Suharna Surapranata, menjadi salah satu menteri yang mendapat komentar pro dan kontra. Sebagian mempertanyakan kompetensi Suharna di bidang iptek mengingat aktivitasnya yang menonjol selama ini adalah di lingkungan Majelis Pertimbangan Partai PKS. Bagi mereka yang kontra Suharna boleh jadi sangat dihormati di kalangan PKS. Tapi, itu bukan berarti alasan untuk sukses memimpin kementerian yang membawahi banyak lembaga riset. Gelar Suharna yang “hanya S2 dan bukan doktor” juga menjadi salah satu sumber penilaian miring. Selama ini nahkoda professor dan doktor saja tidak sanggup menaikkan prestasi ristek secara signifikan. Maklum, para pendahulu Suharna seperti Kusmayanto, Hikam, dan Zuhal adalah guru besar dan peneliti yang beken di tingkat nasional. Dari sudut pandang sebagai seorang praktisi teknologi dan berdasarkan pengalaman beberapa kali berdiskusi intens dengan Suharna di berbagai event rasanya layak kita mengharapkan gebrakan-gebrakan yang cukup berarti akan diluncurkan dari Kantor Menristek. Suharna memiliki pergaulan yang cukup luas di kalangan penggiat iptek. Terutama di Jepang. Berbekal pengalaman pernah menjadi peneliti di pusat penelitian Tsukuba Suharna memiliki jaringan yang luas dengan kalangan ilmuwan dan teknolog Jepang. Hal ini antara lain terbukti ketika di bulan Ramadhan lalu dia besama beberapa personelnya dari MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia) berkunjung ke beberapa badan riset Jepang dan mendapat sambutan yang sangat antusias. Kualitas jaringan yang dimiliki seorang menristek akan menjadi kunci berhasil atau tidaknya dia memimpin dan memberikan hasil yang nyata kepada dunia riset dan teknologi Indonesia. Sebagai politisi yang berasal dari PKS yang dikenal memiliki banyak sumber daya dari kalangan ilmuwan dan teknolog Suharna harus membuktikan klaim partainya sebagai partai anak muda yang berpendidikan. Atau partai masa depan Indonesia. Karena turut membidani lahirnya MITI besar kemungkinan MITI dan jaringannya akan menjadi motor andalan menristek meskipun barangkali tidak sekuat ICMI di masa BJ Habibie. Organisasi MITI meskipun masih muda memiliki ilmuwan dan teknolog handal seperti Dr Warsito yang mendapat berbagai penghargaan tingkat internasional dan teman-temannya, atau Dr Eko Fajar yang dikenal sebagai peneliti chipset yang handal. Salah satu tema besar yang diusung Kementerian Ristek sejak lama adalah alih teknologi dari negara industri maju. Tetapi, secara jujur harus kita akui kecepatan alih teknologi bangsa kita tertinggal jauh dari negara saingan seperti Malaysia dan Thailand. Kita boleh berbangga memiliki pabrik pesawat terbang satu-satunya di Asia Selatan dan Tenggara. Atau berbangga dengan tiga reaktor penelitian nuklir yang cukup besar dan kompeten. Tetapi, melihat kemajuan teknologi bangsa secara umum kita masih harus sangat prihatin. Seperti diketahui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2020 difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pangan, energi, teknologi informasi, transportasi, pertahanan keamanan, dan kesehatan. Tapi, pada teknologi transportasi misalnya, selama puluhan tahun menjadi tempat perakitan dan pemasaran produk otomotif buatan negara maju. Kita bahkan belum mampu menelurkan satu saja mobil buatan bangsa sendiri yang siap diproduksi massal. Jangankan produksi mobil sendiri. Suku cadang yang ada di pasaran hampir semua barang impor. Banyak PR yang harus diselesaikan menristek baru. Di samping mensinkronkan lembaga riset yang tumpang tindih menristek diharapkan dapat meningkatkan penerapan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dari sudut pandang praktisi teknologi tiga tema yang layak mendapat prioritas antara lain adalah pengembangan kerja sama riset antara universitas dan industri, kewajiban alih teknologi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, dan pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan kerja sama riset antara universitas dan perusahaan adalah hal yang tidak dapat ditawar. Universitas tidak dapat berjalan sendiri dan terlepas dari kebutuhanr iil masyarakat. Di lain pihak dunia industri tidak bisa dibiarkan hanya membeli teknologi dari luar. Universitas harus berfungsi sebagai mitra industri dalam mengembangkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dengan kebijakan ini salah satu kendala universitas yaitu dana penelitian dapat diatasi. Di lain sisi perusahaan juga mendapatkan untung dengan inovasi-inovasi baru berbasis ilmiah. Kewajiban alih teknologi perlu dibebankan kepada semua perusahaan asing yang memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut dapat berupa volume penjualan atau persentase share di Indonesia. Kebijakan ini bisa ditempuh dengan mewajibkan perusahaan yang meraup untung sangat banyak dari pasar Indonesia untuk membuat divisi penelitian dan pengembangan (litbang, R & D) di Indonesia. Tidak cukup hanya dengan mensyaratkan persentasi kandungan produk lokal yang mudah disiasati dengan memilih produk lokal untuk komponen berteknologi rendah. Dengan kebijakan ini kita bisa berharap Nokia dan RIM yang produknya sangat banyak di Indonesia akan menularkan teknologi tingginya. Demikian juga dengan Toyota, Honda, atau pabrikan otomotif lain yang besar di Indonesia. Tema ketiga, pengembangan teknologi tepat guna, adalah tema yang sudah lama diangkat tapi tetap relevan sampai saat ini. Bila dicermati, kebutuhan primer bangsa kita sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi yang levelnya tidak terlalu canggih. Listrik di daerah terpencil misalnya dapat dibangkitkan dengan kincir air atau turbin angin sederhana. Penggilingan padi dapat dibuat dari komponen yang mudah didapat di pasaran. Penerima gelombang siaran TV dan radio dapat dibuat bahkan dari wajan seperti yang telah didemonstrasikan Onno W Purbo dan teman-temannya. Perhatian pemerintah dalam hal ini menristek akan sangat membantu inventarisasi dan pengembangan teknologi tepat guna seperti ini. Di atas hanyalah tiga tema besar dari sangat banyak masalah yang menanti perhatian menristek baru. Sebagai menteri yang diusulkan oleh partai politik Suharna memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa wakil parpol juga bisa profesional. Klaim PKS bahwa partai ini didukung sumber daya manusia yang handal akan diuji. Apakah klaim tersebut hanya sebatas pamer kekuatan saja atau benar-benar merupakan kekuatan yang nyata bergantung pada kinerja Suharna sampai 2014. Dalam kurun waktu itu publik akan menilai sejauh mana kebenaran klaim PKS selama ini. Selamat bekerja Bapak Menteri. Azhari Sastranegara, Dr.Eng. Penulis adalah peneliti dan praktisi teknologi. Sekarang berdomisili di Jepang dan bekerja pada litbang perusahaan otomotif. Pemimpin redaksi Majalah Teknologi Online INFOMETRIK (www.infometrik.com).

Selamat Jalan Gus Dur

Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Keluarga Besar  PKS mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), Rabu (30/12). Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa, menerima segala amal dan arwah almarhum di terima di sisi-Nya. Bagi keluarga yang ditinggalkannya semoga selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Amin.

Gubernur Jabar

Gulirkan 40 Milyar Untuk Ketahanan Pangan

“Ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan fokus pembangunan Jawa Barat. Untuk itu upaya kemandirian pangan menjadi salah satu agenda yang harus dicapai. ,” tegas Heryawan

PK-Sejahtera Online: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan bantuan modal usaha senilai Rp 40 miliar lebih. Bantuan itu digunakan bagi program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Pangan kepada 850 desa di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat. Adapun jumlah penerima bantuan terdiri 1200 kelompok. Hal ini merupakan upaya Pemprop Jawa Barat di dalam mendorong kemandirian pangan, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait pangan.
“Ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan fokus pembangunan Jawa Barat. Untuk itu upaya kemandirian pangan menjadi salah satu agenda utama yang harus dicapai. Mendorong desa mandiri pangan dan lumbung pangan adalah hal yang harus diwujudkan,” tegas Heryawan usai silaturahim dan memberikan bantuan ekonomi bagi pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat daerah pangan di Jawa Barat, Selasa (15/12) sdi Puri Katulistiwa, Jatinangor, Sumedang.

Saat ini Jawa Barat memberikan kontribusi produksi beras nasional mencapai 18 persen. Dimana Jawa Barat mampu menjadi produsen beras tingkat pertama nasional pada tahun 2008. Untuk itu kepada semua “stakeholder”, Heryawan meminta agar memantapkan program ketahanan pangan. Diantaranya; program pengembangan desa mandiri dan lumbung pangan. “Disamping itu, perlunya pencadangan pangan pemerintah, baik propinsi, kabupaten/kota,” ujar Heryawan.

Sementara dalam laporannya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jawa Barat Lucki Rulyaman menjelaskan bantuan diberikan kepada 49 Lembaga Distribusi Pangan Mayarakat (LDPM), 767 kelompok Usaha Ekonomi Produktif, 11 kelompok pengolah organik, 165 kelompok lumbung pangan, 10 komite sekolah dan kerjasama pengadaan beras cadangan pangan daerah.

Dalam sambutannya gubernur juga berpesan kepada para penerima bantuan agar mengelola bantuan secara amanah dan profesional. Pada tahun 2010 akan dilakukan evaluasi bantuan, jika hasilnya memuaskan bantuan serupa akan dilipatgandakan pada tahun 2011. (pks jabar)